Sejarah Pengadilan Agama Sukabumi
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama di Indonesia berdiri sejak tahun 1882, sesuai dengan keputusan Raja Belanda/Statsblaad 1882 Nomor 152 tanggal 19 Januari 1882 tentang Peraturan Peradilan Agama di daerah Jawa dan Madura. Berdasarkan data-data yang ada bahwa Pengadilan Agama Sukabumi telah berdiri sebelum tahun 1882 yaitu tepatnya pada tahun 1870 dimana sebelumnya Sukabumi disebut Distrik Gunungparang termasuk afdeling Kabupaten Cianjur yang dikuasi oleh seorang kontroler. Nama Sukabumi mulai di pakai pada tahun 1815 yang waktu itu belum mempunyai pemerintahan daerah sendiri.
Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu disebut Priester Raad yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah Pengadilan Pendeta, karena nama Priester dalam bahasa Belanda berarti pendeta/padri/bhiksu. Hal ini dapat dimengerti karena pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap bahwa para alim ulama Islam yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama adalah sama dengan pendeta/padri pada agama Kristen. Kemudian Priester Raad mengalami perubahan menjadi Raad Agama berdasarkan Statsblaad 1937 Nomor 116.
Masa penjajahan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 mengalami pergantian dengan menyerahnya pemerintah Hindia kepada Jepang, secara otomatis mulai pada waktu itu Pengadilan Agama pun mengalami perubahan nama dari Raad Agama menjadi Soorya Hooin.
Kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka sejak tanggal 17 Agustus 1945 yaitu tepatnya sejak diproklamasikan negara Republik Indonesia berdasarkan bunyi Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan perundang-undangan di zaman penjajahan Belanda yang mengatur Peradilan Agama terus berlaku, hanya mengenai pengelolaannya baik secara administratif maupun personalia yang tadinya dibawah pemerintahan daerah, mala sejak berdirinya Departemen Agama RI tanggal 3 Januari 1946 Pengadilan Agama berpindah menjadi di bawah Departemen Agama baik administratif maupun personalianya.
Walaupun Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu sudah beralih di bawah Departemen Agama, tetapi dengan masuknya kembali pemerintah Belanda, yang terkenal dengan tentara NICA-nya, maka Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu berjalan tidak menentu, karena banyak para pemimpin daerah maupun para pejabat lainnya termasuk para pejabat Pengadilan Agama Sukabumi yang pro kepada Republik Indonesia mengungsi ke hutan.
Maka dengan kekosongan ini personil-personilnya banyak dimasuki oleh orang yang pro ke NICA sehingga nama Pengadilan Agama Sukabumi mengalami perubahan pula dari Raad Agama menjadi Pengulu Grachten berdasarkan keputusan Recomb Jawa Barat No. WJ29/19/72 tanggal 2 April 1948. Sekalipun nama Pengadilan Agama Sukabumi telah dirubah oleh pemerintah NICA, tetapi hal ini tidak berpengaruh sama sekali pada status Pengadilan Agama Sukabumi yang sudah ada, karena perubahan ini diluar pemerintah Republik Indonesia yang sah.
Kemudian situasi mulai berubah lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membawa pengaruh kepada kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Sukabumi.
Proses lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama banyak menyita perhatian dan saling berbeda pendapat, tidak saja melibatkan pakar hukum tetapi juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, serta menjadi isu nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semata-mata didasarkan atas upaya untuk melaksanakan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dijabarkan dalam Repelita IV Bab 27 yang menyatakan perlu penyempurnaan Peradilan Agama kehadirannya untuk mengakhiri keanekaragaman peradilan agama sebagai akiba dari wawasan nusantara di bidang hukum khususnya di bidang Peradilan Agama di Indonesia. Tentang lairnya Pengadilan Agama yang sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri maka ini merupakan sejarah yang sangat berarti dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia terutama masalah yang dihadapi umat Islam yang mayoritas dan secara politik ini cukup menguntungkan bagi orang Islam di Indonesia. Sesuai dengan perkembangannya Peradilan Agama sebagaimana tercantum UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, dikuatkan dengan UU No. 4 tahun 2004 Bab I pasal 2 serta telah diserah-terimakan berupa Organisasi, Administrasi dan Finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah SyariÂ’ah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ke Mahkamah Agung RI, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2004, berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu disebut Priester Raad yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah Pengadilan Pendeta, karena nama Priester dalam bahasa Belanda berarti pendeta/padri/bhiksu. Hal ini dapat dimengerti karena pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap bahwa para alim ulama Islam yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama adalah sama dengan pendeta/padri pada agama Kristen. Kemudian Priester Raad mengalami perubahan menjadi Raad Agama berdasarkan Statsblaad 1937 Nomor 116.
Masa penjajahan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 mengalami pergantian dengan menyerahnya pemerintah Hindia kepada Jepang, secara otomatis mulai pada waktu itu Pengadilan Agama pun mengalami perubahan nama dari Raad Agama menjadi Soorya Hooin.
Kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka sejak tanggal 17 Agustus 1945 yaitu tepatnya sejak diproklamasikan negara Republik Indonesia berdasarkan bunyi Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan perundang-undangan di zaman penjajahan Belanda yang mengatur Peradilan Agama terus berlaku, hanya mengenai pengelolaannya baik secara administratif maupun personalia yang tadinya dibawah pemerintahan daerah, mala sejak berdirinya Departemen Agama RI tanggal 3 Januari 1946 Pengadilan Agama berpindah menjadi di bawah Departemen Agama baik administratif maupun personalianya.
Walaupun Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu sudah beralih di bawah Departemen Agama, tetapi dengan masuknya kembali pemerintah Belanda, yang terkenal dengan tentara NICA-nya, maka Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu berjalan tidak menentu, karena banyak para pemimpin daerah maupun para pejabat lainnya termasuk para pejabat Pengadilan Agama Sukabumi yang pro kepada Republik Indonesia mengungsi ke hutan.
Maka dengan kekosongan ini personil-personilnya banyak dimasuki oleh orang yang pro ke NICA sehingga nama Pengadilan Agama Sukabumi mengalami perubahan pula dari Raad Agama menjadi Pengulu Grachten berdasarkan keputusan Recomb Jawa Barat No. WJ29/19/72 tanggal 2 April 1948. Sekalipun nama Pengadilan Agama Sukabumi telah dirubah oleh pemerintah NICA, tetapi hal ini tidak berpengaruh sama sekali pada status Pengadilan Agama Sukabumi yang sudah ada, karena perubahan ini diluar pemerintah Republik Indonesia yang sah.
Kemudian situasi mulai berubah lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membawa pengaruh kepada kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Sukabumi.
Proses lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama banyak menyita perhatian dan saling berbeda pendapat, tidak saja melibatkan pakar hukum tetapi juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, serta menjadi isu nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semata-mata didasarkan atas upaya untuk melaksanakan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dijabarkan dalam Repelita IV Bab 27 yang menyatakan perlu penyempurnaan Peradilan Agama kehadirannya untuk mengakhiri keanekaragaman peradilan agama sebagai akiba dari wawasan nusantara di bidang hukum khususnya di bidang Peradilan Agama di Indonesia. Tentang lairnya Pengadilan Agama yang sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri maka ini merupakan sejarah yang sangat berarti dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia terutama masalah yang dihadapi umat Islam yang mayoritas dan secara politik ini cukup menguntungkan bagi orang Islam di Indonesia. Sesuai dengan perkembangannya Peradilan Agama sebagaimana tercantum UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, dikuatkan dengan UU No. 4 tahun 2004 Bab I pasal 2 serta telah diserah-terimakan berupa Organisasi, Administrasi dan Finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah SyariÂ’ah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ke Mahkamah Agung RI, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2004, berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama:
- 1. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152;
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Sukabumi:
| 1. | RH. Nu'man | Tahun 1870 s/d. Tahun 1873 |
| 2. | RH. Husen | Tahun 1873 s/d. Tahun 1912 |
| 3. | RH. Ahmad Djuwaeni | Tahun 1912 s/d. Tahun 1940 |
| 4. | RH. Machmud | Tahun 1940 s/d. Tahun 1946 |
| 5. | RH. Abdullah Mansur | Tahun 1946 s/d. Tahun 1970 |
| 6. | K.H. Iskoti | Tahun 1970 s/d. Tahun 1976 |
| 7. | H. Tan Malano, BA | Tahun 1976 s/d. Tahun 1978 |
| 8. | Drs. M. Djupri | Tahun 1978 s/d. Tahun 1985 |
| 9. | Drs. Ahmad Suja'i | Tahun 1983 s/d. Tahun 1989 |
| 10. | Drs. A. Rahman Abror | Tahun 1989 s/d. Tahun 1993 |
| 11. | Drs. H. Humaedi Husen | Tahun 1993 s/d. Tahun 1997 |
| 12. | Drs. Adam Murtaqi | Tahun 1997 s/d. Tahun 2002 |
| 13. | Drs. H. Muklis, SH., M.Hum | Tahun 2002 s/d Tahun 2004 |
| 14. | Drs. E. Saepudin | Tahun 2004 s/d. Tahun 2006 |
| 15. | Drs. H. Amar Komaruddin, SH. | Tahun 2006 s/d. Tahun 2008 |
| 16. | Yusuf Effendi, S.H. | Tahun 2008 s/d. Tahun 2012 |
| 17. | Drs. Kausar Anhar S.H. | Tahun 2012 s/d. Tahun 2013 |
| 18. | Drs. Ujang Soleh, S.H. | Tahun 2013 s/d. Tahun 2015 |
| 19. | Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H | Tahun 2015 s/d. Tahun 2016 |
| 20. | Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H | Tahun 2016 s/d.Tahun 2018 |
| 21. | Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H. | Tahun 2018 s/d. Tahun 2020 |
| 22. | Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. | Tahun 2020 s/d Tahun 2021 |
| 23. | Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. | Tahun 2021 s/d Tahun 2022 |
| 24 | Dr. H. Abdul Majid, S.H., M.H. | Tahun 2022 s/d Tahun 2023 |